JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan pembangunan Jalan Tol Solo- Yogyakarta saat ini tinggal menunggu izin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jalan bebas hambatan ini merupakan bagian dari Tol Trans Jawa. Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Yogyakarta-Solo, Galih Alfandi, mengatakan pihaknya masih menunggu izin penetapan lokasi (IPL) dari Gubernur DIY. "IPL Jalan Tol Yogyakarta-Solo ditargetkan dapat turun pada Juli tahun ini," kata Galih dikutip dari Antara, Senin (22/6/2020). Menurut dia, setelah IPL turun maka proses pematokan rute of way (ROW) dan tahapan lainnya mulai pengukuran ricikan, inventarisasi bangunan dan tanaman pematokan ROW, musyawarah harga, pembayaran hingga pelepasan hak serta sertifikasi bisa dilakukan.
"Penyelesaian konsultasi publik yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 sudah selesai dilakukan. Setelah seluruh tahapan konsultasi publik selesai, kami masih menunggu terbitnya IPL," kata dia. Ia mengatakan, diharapkan IPL bisa turun pada Juli sesuai target tahapan rencana pembangunan jalan yang sudah dijadwalkan. Jika IPL sudah diterbitkan maka seluruh kegiatan lanjutan terkait proyek tersebut akan dilanjutkan sesuai protokol kesehatan. "Setiap kegiatan nantinya, kami tentu menerapkan protokol kesehatan. Mulai memakai masker, cuci tangan dan lainnya," ungkap Galih. Proses konsultasi publik jalan tol Yogyakarta-Solo terpaksa dihentikan saat pandemi Covid-19 pada Maret lalu. Dari 13 desa yang dilewati tol Yogyakarta-Solo hanya delapan desa yang saat itu belum menggelar konsultasi publik.
Delapan desa tersebut meliputi Desa Tirtomartani, Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal, Sariharjo, Sinduadi, Trihanggo dan Tlogoadi. Kepala Dinas Dispertaru DIY Krido Suprayitno mengatakan kelanjutan konsultasi publik selama pandemi Covid-19 dilakukan dengan tidak mengumpulkan warga tetapi digelar secara "door to door". "Delapan desa tersisa yang terkendala situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sudah selesai pelaksanaan konsultasi publiknya. Kami tetap memerhatikan prosedur protokol kesehatan. Hasilnya baru saya rekap," kata dia. Krido mengatakan, dengan skema konsultasi publik seperti itu ke depan diharapkan tahapan-tahapan kegiatan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo tidak terganggu atau masih sesuai jadwal yang ditentukan.
Setidaknya, ada tiga ruas tol yang akan dibangun pemerintah pusat yang melewati wilayah Yogyakarta, yaitu ruas Bawen-Yogyakarta, Solo-Yogyakarta, dan Cilacap-Yogyakarta. Sebagai informasi, tahun 2017 lalu, rencana pembangunan tol yang tersambung ke Yogyakarta sempat mendapat penolakan dari Sultan Hamengku Buwono X yang khawatir, adanya jalan tol itu bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Terlebih, terbatasnya ruang terbuka di Yogyakarta yang tidak memungkinkan dibangun jalan bebas hambatan yang tertutup dan tak semua orang bisa masuk. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran Gubernur DIY tersebut.
Apalagi, jika sampai penduduk setempat justru tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan konektivitas di Selatan Jawa agar bisa menyamai sisi Utara Jawa. "Ini juga harus kita perhatikan, kita tidak mau justru masyarakat setempat tidak menikmati pembangunan," kata Luhut