Basuki Curhat, Infrastruktur Indonesia Masih Kalah dari Vietnam, Thailand dan Malaysia
Basuki Curhat, Infrastruktur Indonesia Masih Kalah dari Vietnam, Thailand dan Malaysia

Jumat, 07 Agu 2020 | 09:27:47 WIB - Oleh Administrator


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lainnya di Asia Tenggara. Meski pembangunan infrastruktur masif dilakukan, daya saing Indonesia dinilai masih kalah dibanding Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Karena hal tersebut, Pemerintah sedang menggenjot pembangunan jalan tol yang tersambung ke kawasan ekonomi seperti kawasan pariwisata maupun industri. Dengan adanya jalan tol, maka konektivitas antar wilayah tercapai untuk menunjang sistem produksi nasional. Kondisi ifrastruktur yang masih belum memadai serta rendahnya daya saing ini merupakan satu dari lima tantangan yang harus dihadapi Kementerian PUPR.  "Untuk Kementerian PUPR, ada beberapa tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Ini masih terjadi," ucap Basuki dalam konferensi virtual, Sabtu (27/6/2020). Basuki menjelaskan, permasalahan lainnya adalah disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR sedang menggenjot pembangunan jalan lingkar di Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), kawasan perbatasan. Kemudian permasalahan urbanisasi di Indonesia masih kerap terjadi yang ditandai sebanyak 56 persen masyarakat datang ke kawasan perkotaan.

Kementerian PUPR pun sedang memaksimalkan pembangunan infrastruktur berupa penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat. Permasalahan keempat yang terjadi saat ini adalah Pemerintah sedang melakukan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha pasca Pandemi Covid-19. Menurut Basuki, peningkatan ekonomi suatu negara ditandai dengan tiga hal yakni, ekspor, daya beli, dan investasi. Saat Pandemi Covid-19, ketiga pemicu peningkatan ekonomi nasional menurun. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Kementerian PUPR memiliki Program Padat Karya Tunai (PKT). "Dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan, saya meminta agar tidak memakai alat berat jika masih bisa dikerjakan oleh manusia. Paling terpenting orang kerja dulu," kata Basuki. Terakhir, ketahanan pangan Indonesia juga dinilai masih kurang dan karena itu Pemerintah sedang menyiapkan rencana pengembangan food estate atau wilayah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Pemerintah pun telah menetapkan lokasi lahan pengembangan food estate tersebut eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).