JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membelanjakan anggaran infrastruktur hingga Desember 2020 mencapai Rp 87,59 triliun. Ini artinya sama dengan 93,06 persen dari total pagu anggaran 2020 yang ditetapkan Rp 94,12 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk terus meningkatkan kualitas belanja APBN, ada tiga prinsip reformasi anggaran belanja yang diterapkan. Ketiganya adalah ekonomis ( spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely). "Pada masa Pandemi Covid-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat turunnya investasi, demikian juga ekspor-impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Jumat (01/01/2021).
Basuki menjelaskan, total anggaran tahun 2020 tersebut juga termasuk program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut ditujukan untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT, hingga 31 Desember 2020, realisasi belanja mencapai 97,85 persen dengan serapan tenaga kerja sudah 100 persen. Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 1,73 triliun berupa perluasan Program Padat Karya yakni revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 kilometer dengan anggaran Rp 1 triliun. Anggaran tambahan tersebut juga untuk pembelian produk rakyat (UMKM) sebesar Rp 362,47 miliar. Hingga saat ini progresnya berkisar 98,39 persen.
Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 Ton sebesar Rp 200 milar, Big Gun Sprinkler 250 unit sebesar Rp 3,75 miliar, pembelian karet petani sebanyak 11.338 ton serta pembelian Resin Ester 790,42 ton, Kemudian pengadaan alat Light Weight Deflectometer (LWD) 33 unit, modular RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) sebanyak 4.700 unit senilai Rp.122,7 miliar, Modular RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) 250 unit senilai Rp 6,04 miliar, kemudian pembelian Tandon Air dan Biodegester. Selain itu tambahan anggaran untuk mendukung PEN tersebut, juga dialokasikan dalam mendukung program prioritas nasional sebesar Rp188,3 miliar dan pengembangan lumbung pangan (food estate) serta kawasan industri sebesar Rp184,46 miliar. Untuk pengembangan food estate di lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) telah dimulai sejak akhir September 2020 dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi di Blok A Daerah Irigasi (DI) Dadahup sekitar 2.000 Ha.