BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto masih mendapati adanya penumpukan penumpang KRL di Stasiun Bogor. Dalam peninjauan yang dilakukannya, Senin (22/6/2020) pagi, Bima melihat antrean penumpang KRL yang mengular hingga ke lorong-lorong area stasiun. Bima menilai, penumpukan penumpang tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum maksimal melakukan intervensi terhadap perusahaan-perusahaan di Ibu Kota dalam menerapkan pembagian pola jam kerja atau shifting terhadap pekerjanya.
Terlebih, sambung Bima, faktor lain karena makin banyaknya sektor-sektor di wilayah Jakarta yang sudah dibuka kembali sehingga aktivitas masyarakat semakin meningkat. "Sistem shift bagi para pekerja belum berjalan. Bila berjalan, tidak mungkin seperti ini. Itu catatan yang akan kami sampaikan kepada Pemprov Jabar dan Jakarta,” kata Bima. Bima melanjutkan, berdasarkan data yang diterimanya, terjadi peningkatan volume penumpang KRL di Stasiun Bogor sebesar 30 persen, pagi tadi. Hingga pukul 06.00 WIB, tercatat ada 4.000 pengguna KRL yang berangkat dari Stasiun Bogor menuju Jakarta.
Jumlah itu jauh lebih banyak jika dibandingkan pada minggu kemarin di waktu yang sama. Saat itu, hanya 3.000 penumpang yang menggunakan KRL dari Bogor-Jakarta. "Kesimpulan kami, selain ada peningkatan volume 30 persen, ya pola shift kerja juga belum maksimal," ungkap Bima. Ia menambahkan, keberadaan layanan bus gratis yang disediakan oleh Pemprov Jakarta, Pemkot Bogor, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di Stasiun Bogor cukup diminati oleh masyarakat pengguna KRL. Kata dia, ada 52 unit bus gratis hari ini yang disiapkan untuk mengantarkan calon penumpang KRL ke stasiun-stasiun di Jakarta guna mengurangi kepadatan penumpang. Meski begitu, rupanya layanan bus gratis tersebut belum mampu meminimalisir penumpukan penumpang yang terjadi di Stasiun Bogor. Salah satu cara dalam pengendalian penumpukan penumpang KRL, sebut Bima, dengan melaksanakan rekomendasi Gugus Tugas yakni memberlakukan sistem pembagian kerja. “Sejauh mana rekomendasi itu dilakukan oleh Jakarta. Karena, faktanya di lapangan penumpukan para pekerja masih ada dan pembagian kerjanya tidak berjalan,” pungkasnya.