Jakarta, detik.com - Indonesia baru saja memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 tahun. Meski telah 75 tahun merdeka, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah khususnya di sektor ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan tantangan yang harus diselesaikan Indonesia di 75 tahun ini adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Saya kira tantangan terbesar adalah bagaimana Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya karena ini penting mengingat Indonesia tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah," kata Faisal kepada detikcom, Senin (17/8/2020).
PR selanjutnya adalah dari sisi meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM di Indonesia saat ini, kata Faisal, masih jauh tertinggal dengan negara tetangga dan harus ditingkatkan.
"SDM kita dari sisi competitiveness skill, pendidikan, masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Thailand. Itu mesti ditingkatkan bahkan perlu kita akselerasi supaya gap-nya makin lama makin kecil dan kita paling tidak bisa mengejar dengan negara tetangga walaupun dibanding negara maju masih agak jauh," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menambahkan bahwa PR pemerintah yang harus diselesaikan adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih terjadi.
"Kemiskinan kita berada pada kurang lebih hampir 30 juta penduduk dalam garis kemiskinan dan ini saya kira pekerjaan terberat kita," jelasnya.
Sampai saat ini Indonesia dinilai belum merdeka secara ekonomi.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H Maming mengatakan di usianya yang ke-75 tahun Indonesia belum merdeka secara ekonomi.
"Indonesia sudah merdeka 75 tahun, apakah kita sudah merdeka dari semuanya? Kita bisa merdeka dari penjajahan, tapi kita belum merdeka dari perekonomian. Perjuangan-perjuangan itulah yang harus kita bisa perjuangkan," kata Maming dalam keterangan resmi.
Dirinya menyadari bahwa pandemi COVID-19 telah menghantam semua lini, tidak terlepas dari pengusaha muda. Pemerintah dinilai harus membuat regulasi agar anak muda berani menjadi pengusaha dan harus diberi kesempatan oleh pemerintah.
"Ekonomi bisa ditingkatkan jika banyak bermunculan entrepreneur muda yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk menjadi negara maju kita butuh 10% jumlah penduduk untuk menjadi pengusaha, maka tingkat pengangguran di Indonesia bisa dikurangi dan pergerakan ekonomi bisa meningkat," ucapnya.
Maming berharap, para pengusaha bisa berperan aktif menggerakkan perekonomian bangsa. Sehingga harapannya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) khususnya bisa lahir sebagai puncak perekonomian bagi bangsa dan negara.